Keliru Konsep, Jakarta Terus Macet - Centralized vs Distributed (repost)

Posting saya tentang Keliru Konsep, Jakarta Terus Macet, kemudian saya teruskan  dengan posting Jakarta Bypass (baca: bebas) pada dasarnya adalah untuk mengajak kita semua masyarakat transportasi dan terutama pengambil keputusan untuk selalu sadar akan perlunya perencanaan yang baik, ketegaran untuk mewujudkan dan kesetiaan untuk melaksanakannya. Saya masih percaya bahwa busway dan subway tetap bisa mengurangi kepadatan, bila tetap memakai strategi yang benar.

Kalau kemudian muncul tanggapan seperti elevated busway, monorail, subway etc, sampai yang agak strategis seperti pengaturan dan bahkan pembatasan kepemilikan mobil; atau strategi yang lebih bersifat tidak langsung seperti pembatasan pembangunan mall dan kantor baru di dalam kota dan mendirikannya di pinggiran kota etc. itu akan memperkaya upaya ini.

Salah satu yang menggelitik pikiran saya adalah usulan tentang pemindahan pusat kegiatan (kantor, mall, etc) kepinggiran/luarkota. Kemana? Apakah akan effective? Ataukah hanya akan memindahkan kemacetan dari dalam ke luar kota?

Dalam dunia IT pernah timbul kontroversi centralized vs distributed. Awalnya, pada skala kecil, semua pemprosesan data dilakukan di satu tempat. Ini sangat efficien, seperti pelayanan medical centre, samsatnya kepolisian. etc. Kemudian skalanya berkembang menjadi semakin besar, sehingga terjadi kepadatan pada pusat pemprosesan data; yang pada akhirnya terjadi penurunan kecepatan dan kinerjanya. Ini mirip situasi yang dihadapi Jakarta saat ini. Kemudian saat itu timbul alternatif untuk merubah system kerja menjadi distributed. Dengan system ini diharapkan ada banyak titik pemprosesan dan setiap titik hanya mengerjakan hal yang spesifik untuk mencapai efficiency yang tinggi. Persoalan lain yang kemudian timbul dari system ini adalah tingginya ketergantungan antara satu titik pemprosesan dengan yang lain; yang pada akhirnya juga menyebabkan penurunan kinerja karena trafik yang tinggi antar titik-titik pemprosesan.

Saat ini ada perumahan Pelni di Cimanggis, Karyawan Angkasapura bisa saja tinggal di Bekasi, atau anggota Brimob Kelapa Dua ditugaskan di Cakung. Jadi tetap saja terjadi pergerakan penduduk. Dan jika tidak tepat penempatan titik titik kegiatan ini (kantor, mall, sekolah, pabrik etc.), hasilnya bisa menjadi lebih buruk.

Jadi menurut saya, idealnya titik kegiatan yang mempunyai keterkaitan tinggi harusnya dapat dikelompokkan di suatu area untuk mengurangi trafik. Misalkan: suatu komplek perumahan dengan mall kecil dan sekolah terpadu, pabrik dengan asrama karyawannya, pabrik dengan industri hulunya, kantor dengan kantor pendukungnya etc. Tapi tidak juga semua perumahan harus di area yang berdekatan, tidak semua pabrik harus di komplek yang sama, hanya yang mempunyai keterkaitan erat saja yang perlu berdekatan. Dikelompokkan dan dipisahkan; kemudian disatukan lagi dengan sarana penghubung yang sesuai dengan kebutuhan.

Masalahnya, Jakarta saat ini telah berkembang dengan RUTR yang sangat longgar dan sangat tidak konsisten. Kepentingan ekonomi jangka pendek sering mengalahkan kepentingan lingkungan hidup jangka panjang. Sehingga perubahan RUTR mengharuskan PTM-J perlu di evaluasi secara terus menerus. MRT harus menjadi semacam backbone bagi system transportasi di Jakarta. Sebagai backbone MRT harus mampu untuk mengakomodasi kebutuhan trafic yang tinggi antar sentra kegiatan. MRT ini tidak harus menjangkau sampai ujung area distribusi. Distribusi ke ujung area lebih effisien dilaksanakan oleh feeder atau sarana transportasi lokal lainnya.Bila semua system dapat saling bekerjasama dan saling mendukung, tingginya aktifitas masyarakat tidak harus selalu diikuti oleh tingginya traffic.

Pendapat seorang petinggi bahwa kepadatan lalin sebagai indikator tingginya kehidupan ekonomi, menurut saya tidak selalu benar.

Salam. (040107 dc)